Doctor Honoris Causa itu

Syeikh Doktor Abdullah Ahmad pernah “berseteru” dengan Syeikh Doktor Karim Amrullah (Inyiak De-Er). Pasalnya, Syeikh Abdullah Ahmad menerima aturan “Ordonansi Goeroe” yang dibuat oleh Adviseur Inlandsch Zaken Pemerintah Hindia Belanda, sementara Inyiak De-Er menolak aturan itu.

“Bagaimana mungkin saya menerima aturan seperti itu, bahwa untuk mengajarkan Islam seseorang harus mendapat izin dulu dari pemerintah, jangan-jangan nanti dalam melaksanakan ibadah pun kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu, saya tak bisa menerima aturan itu…!” Demikian kira-kira penolakan Karim Amrullah.

Berbeda dengan Abdullah Ahmad, “Allamah” ini menerima aturan tersebut. Penerimaan itu adalah sebentuk “Ijtihad” yang dia lakukan untuk menyelamatkan “Sekolah Adabiah” yang tengah dia besarkan, ada ancaman penutupan untuk sekolah itu sekiranya Syeikh ini tidak menerima ketentuan Ordonansi Goeroe.

Ketegangan antara kedua Alim Besar itu sempat memuncak, sampai-sampai Syeikh Muhammad Djamil Djambek (Inyiak Djambek) harus turun tangan untuk menengahinya. Sebagai seorang yang piawai dalam berdiplomasi dan bertutur, Inyiak Djambek dipandang berhasil mendamaikan keduanya, Syeikh Karim Amrullah kemudian bersedia kembali menghadiri menghadiri rapat-rapat para Alim di PGAI Padang. Namun sikap Inyiak De-Er kepada Ordonansi Goeroe tidak pernah berubah hingga beliau diasingkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ke Sukabumi.

Pilihan kedua sikap itu adalah pilihan strategi yang berada dalam domain “Ijtihadi”, dia tidak akan merambah dan merusak fundamental dalam berkeyakinan. Kedua pilihan itu tentu mempunyai konsekwensi yang sudah diperkirakan oleh beliau-beliau itu.

Pilihan Syeikh Abdullah Ahmad telah membuat Serikat Oesaha yang menaungi Sekolah Adabiah berhasil melewati ujian hebat itu, bahkan mendapatkan subsidi tetap setiap bulan dari pemerintah kolonial, kita tidak mungkin mengatakan pilihan itu adalah pilihan yang keliru, seperti tidak mungkinnya kita mengatakan Syeikh Karim Amrullah telah mengambil keputusan yang salah, yang mengakibatkan beliau diasingkan.

Tiba-tiba beberapa hari belakangan marak diskusi tentang wacana penganugerahan gelar “Doktor Honoris Causa” yang rencannya akan diberikan IAIN Imam Bonjol padang kepada Presiden Joko Widodo. Banyak yang bereaksi dengan wacana itu, bahkan Ketua MUI Sumbar (saya kira secara pribadi) sudah mengeluarkan sebuah “release” yang menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut.

Sikap Pro dan Kontra seperti itu biasa saja, tapi pihak pemangku otoritas di IAIN IB harus mempunyai keteguhan hati dalam merealisasikan tekad itu, taruhannya haruslah Kemajuan lembaga sebagaimana Ijtihad yang dilakukan Syeikh Abdullah Ahmad itu. Bukan untuk “mengangkat telor” kelompok dan pribadi tertentu.

Persoalan tersebut juga tidak boleh diseret-seret ke dalam ranah politik, bahwa sebahagian besar rakyat Sumatera Barat tidak memilih Joko Widodo dalam Pilpres 2014 lalu bukanlah alasan yang menjadi pertimbangan. Saya tidak memilihnya ketika Pilpres itu, tapi jika Penganugerahan itu akan mengantarkan IAIN IB memasuki era baru, maka sebagai Alumni saya MENDUKUNG.

Syeikh Abdullah Ahmad saja mau berkompromi dengan pemerintahan penjajah Hindia Belanda, apalagi kita dengan pemerintah sendiri…
Apa salahnya ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s